Tahuna – Dalam Rangka Memperingati Hari HUT Republik Indonesia ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Dr. Hendra A. Ginting, S.H., M.H., mengahadiri acara Rapat Paripurna mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.(Jumat,15/08/2025)
Acara mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang DPD RI dan DPR RI tahun 2025 ini dilaksanakan di ruang sidang lantai I DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ketua DPRD Kepulauan Sangihe, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Sangihe, Asisten I,Asisten II, Asisten III, para Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anggota-anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Para Camat dan Lurah se-Kepulauan Sangihe.
Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya dalam masa pemerintahannya, menyampaikan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam pidatonya, Presiden memaparkan capaian program prioritas yang telah dijalankan pemerintah selama sepuluh bulan terakhir.
“Dalam 299 hari, saya dapat melaporkan bahwa kita mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi global, perang dagang, dan perang tarif, ekonomi kita mampu tumbuh di atas 5 persen, tepatnya 5,12 persen. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” kata Presiden.
Presiden juga menyoroti keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan menyusui setiap hari. “Dalam tujuh bulan, kita mencapai apa yang negara lain butuhkan untuk mencapainya dalam belasan tahun. Brazil butuh 11 tahun untuk memberi makan bergizi kepada 40 juta orang setiap hari. MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah bangsa,” ujarnya.
Selain meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, program ini juga telah membentuk 5.800 SPPG di 38 provinsi, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, serta melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Di sektor pangan, pemerintah membuka jutaan hektare lahan sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra, Papua, dan wilayah lain.
“Kami menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram agar petani menikmati keuntungan yang berarti. Surplus beras membuat stok cadangan nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah, dan untuk pertama kalinya Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” katanya.
Untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem, pemerintah membentuk Data Tinggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program tepat sasaran. Langkah lain adalah pendirian Sekolah Rakyat (SR) untuk masyarakat dari desil terendah yang diasramakan dengan pendidikan berkualitas. “Kami sudah membuka 100 SR dan menargetkan 200 pada tahun depan,” kata Presiden Prabowo.
